Madanika.id, Jakarta – Polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan politik nasional. Belakangan, muncul tudingan bahwa isu ini digerakkan oleh sebuah "partai biru" yang oleh banyak pihak dihubungkan dengan Partai Demokrat. Menanggapi hal tersebut, Demokrat menegaskan tidak memiliki keterlibatan apa pun dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah keji yang mencemarkan nama partai.

Latar Belakang Polemik Ijazah Jokowi

Isu keaslian ijazah Presiden Jokowi mulai ramai dibicarakan di awal 2025 setelah sejumlah pihak melayangkan tuduhan bahwa dokumen pendidikan sang presiden palsu. Merespons hal tersebut, Jokowi telah menunjukkan ijazah aslinya, yang juga telah dikonfirmasi keabsahannya oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM).

Tidak hanya itu, Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan para penyebar tuduhan ke Polda Metro Jaya. Kasus ini kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi memeriksa saksi, termasuk melakukan uji forensik terhadap dokumen ijazah SMA dan S1 milik Jokowi. Presiden pun menegaskan bahwa kegaduhan ini bukan masalah ijazah, melainkan murni bermotif politik.

“Ini politik. Semua orang sudah tahu,” kata Jokowi singkat, tanpa menyebut nama. Pernyataan tersebut memicu spekulasi liar, termasuk dugaan adanya partai politik besar yang bermain di balik isu ini.

Tuduhan “Partai Biru” dan Reaksi Publik

Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, sempat menyebut bahwa ada "partai berwarna biru" di balik isu ijazah Jokowi. Pernyataan itu segera ditafsirkan publik mengarah pada Partai Demokrat.

Isyarat serupa juga diungkapkan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, yang menyebut ada “tokoh berbaju biru” yang mendorong narasi tersebut. Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, opini ini semakin menambah sorotan publik ke Demokrat.

Namun, di sisi lain, data yang ada menunjukkan tidak ada bukti konkret yang mengaitkan Demokrat dengan isu ini. Para pelapor kasus ijazah palsu seperti Roy Suryo, Eggy Sudjana, dan Rismon Sianipar bukanlah kader Demokrat.

Bantahan Keras dari Demokrat

Menanggapi tuduhan tersebut, politisi senior Demokrat Andi Arief bereaksi cepat melalui media sosial. Ia menantang langsung, “Pak Jokowi serius menuduh biru?” Cuitannya memicu perdebatan publik.

Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan tuduhan itu tidak berdasar.

“Partai Demokrat tak pernah ikut campur dalam polemik ijazah Presiden Jokowi. Tudingan itu fitnah keji yang mencederai demokrasi,” ujar Ibas.

Sementara itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, 

“Fitnah, fitnah, fitnah itu. Demokrat sama sekali tidak terlibat.”

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, menambahkan bahwa hubungan keluarga SBY dan keluarga Jokowi selama ini baik-baik saja. Ia juga menekankan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang aktif menyuarakan isu ijazah Jokowi, sudah tidak menjadi kader Demokrat sejak 2019.

“Mengaitkan Demokrat dengan kasus ini sama sekali tidak berdasar. Ini hanya cara kotor untuk memecah belah,” kata Herzaky.

Data Survei: Publik Tak Percaya Isu Ini

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil riset terbaru yang menunjukkan bahwa 74,6% masyarakat tidak percaya isu ijazah palsu Jokowi, hanya 12,2% yang mempercayainya. Mayoritas publik menilai isu ini sarat kepentingan politik dan tidak memiliki dasar fakta yang kuat.

Tiga alasan utama publik menolak isu ini:

1. Rekam jejak Jokowi telah diverifikasi berulang kali sejak menjabat wali kota hingga presiden.

2. Pihak UGM telah menegaskan ijazah Jokowi sah.

3. Kesadaran politik publik bahwa isu ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan elektoral.

    

Polemik ini kini berada di ranah hukum. Baik Jokowi maupun Demokrat sepakat mencegah isu ini berkembang menjadi alat adu domba politik.

Partai Demokrat menegaskan akan menempuh langkah hukum jika ada pihak yang terus menebar fitnah. Sementara Jokowi berharap publik tidak lagi terjebak pada isu yang tidak relevan, dan menilai bahwa masalah ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum, bukan spekulasi politik.