Madanika.id, SAMARINDA Beberapa anggota DPR dari Partai NasDem, Golkar, dan PAN dinonaktifkan setelah kemarahan publik yang meluas akibat kericuhan yang terjadi beberapa hari terakhir. Langkah ini merupakan respons terhadap sikap mereka yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi yang berkembang.

NasDem Menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Partai NasDem secara resmi menonaktifkan dua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, pada 31 Agustus 2025 Keputusan ini diambil setelah keduanya mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial dan memicu reaksi keras dari publik.
Ahmad Sahroni, yang juga dikenal sebagai wakil ketua DPR, sempat menyebut orang yang menuntut pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia", sebuah komentar yang membuatnya dihujat di media sosial.

Sementara itu, Nafa Urbach, yang merupakan anggota DPR dari NasDem, menuai kritik setelah mengeluhkan kemacetan yang dia alami, sebuah komentar yang dianggap tidak sensitif di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat.
Sebagai respons terhadap serangan publik, Sahroni dan Urbach akhirnya meminta maaf, namun tindakan tersebut tidak cukup untuk meredakan amarah massa. Beberapa hari setelah pernyataan mereka, rumah Sahroni bahkan dirusak dan dijarah oleh orang yang kecewa dengan sikapnya.

Golkar Nonaktifkan Adies Kadir

Tidak kalah dengan NasDem, Partai Golkar juga menonaktifkan salah satu anggotanya, Adies Kadir, pada 31 Agustus 2025, akibat kericuhan yang melibatkan anggota DPR tersebut.
Keputusan ini muncul setelah Adies Kadir yang merupakan Wakil Ketua DPR dianggap tidak cukup sensitif terhadap tuntutan rakyat yang memuncak. Kejadian tersebut menambah panjang daftar tokoh legislatif yang terjerat kontroversi di tengah aksi protes publik.
Golkar, melalui pernyataan resmi, mengutuk keras kericuhan yang terjadi dan menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mendengarkan suara rakyat. Mereka juga menegaskan pentingnya menjaga etika dan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

PAN – Eko Patrio dan Uya Kuya Mundur Secara Sukarela

Berbeda dengan NasDem dan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) belum mengambil langkah resmi untuk menonaktifkan anggotanya. Namun, dua anggota DPR dari PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya, memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tanggung jawab moral pasca kericuhan.
Meskipun tidak ada penonaktifan resmi dari PAN, langkah pengunduran diri Eko Patrio dan Uya Kuya dianggap sebagai bentuk kesadaran mereka terhadap situasi yang berkembang. Mereka berdua sempat membuat pernyataan yang dinilai tidak tepat oleh publik dan menerima kecaman yang cukup keras.
Sebagai tanggapan, Eko Patrio dan Uya Kuya mengajukan permohonan maaf publik dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Meskipun demikian, banyak pihak menilai bahwa langkah mereka sudah terlambat untuk meredakan ketegangan yang terjadi.

Keputusan penonaktifan oleh NasDem dan Golkar, serta pengunduran diri oleh PAN, menunjukkan betapa besar dampak yang dihasilkan oleh pernyataan yang tidak sensitif terhadap situasi sosial-ekonomi yang sedang berlangsung. Sementara itu, kericuhan yang melibatkan anggota legislatif ini menjadi cerminan dari ketegangan politik yang semakin memuncak di Indonesia. Kini, partai-partai tersebut berjanji untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyat dan menjaga etika politik mereka agar kejadian serupa tidak terulang kembali