MADANIKA.ID Samarinda – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan , Hasto Kristiyanto , menilai kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tidak mencerminkan keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Kebijakan tersebut bahkan dinilai menyimpang dari prinsip desentralisasi yang menjadi dasar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Hasto menyampaikan pandangan tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan. Menurutnya, pemotongan TKD tidak dapat diposisikan sebagai kebijakan teknis semata, karena berdampak langsung terhadap kapasitas daerah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi melemahkan otonomi daerah dan mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhan publik. PDI Perjuangan, kata Hasto, secara resmi menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan TKD karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan fiskal.

Selain itu, Hasto menyoroti kondisi sejumlah daerah yang tengah menghadapi bencana ekologis, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam situasi tersebut, daerah justru membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk pemulihan ekonomi dan sosial, bukan pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, stabilitas fiskal daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, pemotongan TKD dinilai berisiko memperberat beban daerah yang sedang berada dalam kondisi darurat.

Tak hanya soal TKD, Hasto juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang melakukan sentralisasi penuh terhadap anggaran sarana dan prasarana sektor pertanian. Kebijakan tersebut menyebabkan pemerintah daerah, khususnya provinsi, kehilangan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Ia menilai sektor pertanian bukan hanya aspek produksi, melainkan ruang hidup masyarakat dan motor penggerak ekonomi lokal. Penarikan kewenangan ke pemerintah pusat, menurut Hasto, bertentangan dengan tujuan pembangunan ekonomi daerah yang menekankan percepatan pertumbuhan, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasto menegaskan, penguatan peran daerah dalam pengelolaan anggaran, termasuk di sektor pertanian, merupakan bagian penting dari semangat otonomi daerah yang tidak seharusnya dilemahkan oleh kebijakan sentralistik.