Madanika.id, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan pentingnya negara memiliki kendali atas lahan sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Simposium Nasional dan Diskusi Ilmiah Sumitronomics yang digelar di Jakarta.

Fahri menyoroti bahwa hingga saat ini, urusan pertanahan masih berada di luar kendali institusi perumahan. Padahal, menurutnya, penguasaan terhadap tanah merupakan syarat utama untuk menjamin ketersediaan rumah rakyat secara berkelanjutan.

"Saya sudah cek, tidak ada kewenangan dari Kementerian Perumahan terkait pertanahan. Padahal ini yang krusial, tanpa kontrol tanah, mustahil kita membangun perumahan rakyat secara berkelanjutan terutama untuk di perkotaan," tegasnya.

Ia juga mengkritik dominasi pendekatan ekonomi dan bisnis dalam pengelolaan pertanahan, dan mendorong agar regulasi pertanahan diselaraskan dengan kepentingan sektor perumahan. Menurutnya, pengelolaan kota harus berangkat dari prinsip menghargai martabat manusia (human dignity).

"Karena itu, manusia dan dengan demikian rumahnya harus menjadi inti dari pembangunan kota. Manusia adalah core dari kota. Maka rumah manusia di kota seharusnya dianggap primer. Tapi kenyataannya sekarang justru manusia diusir dari kota karena tanah kota diprioritaskan untuk fungsi lain yang tidak mereka mampu akses," tambahnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Wamen PKP menyampaikan rencana pemerintah untuk mendorong perubahan budaya tinggal masyarakat di perkotaan dengan memperluas pembangunan hunian vertikal. Langkah ini dinilai lebih realistis dalam kondisi keterbatasan lahan.

Fahri juga merujuk pada praktik social housing di berbagai negara, di mana tanah kota dikelola langsung oleh lembaga perumahan, sehingga distribusi rumah bisa dilakukan secara masif dan adil.

"Dengan kontrol tanah yang tepat, supply rumah bisa dilakukan secara besar-besaran," jelasnya.

Lebih dari sekadar membangun rumah, Fahri menekankan pentingnya menyatukan perencanaan dan pengembangan kota ke dalam satu visi besar untuk menciptakan wajah baru Indonesia yang lebih humanis dan berkeadilan.

"Kita tidak hanya menyiapkan social housing, tapi juga merancang kota yang humanis dan adil. Inilah yang akan menciptakan wajah baru Republik kita," ujarnya.

Menutup pemaparannya, Fahri menyerukan reformasi sistem pertanahan secara menyeluruh, agar rumah-rumah rakyat tidak lagi terpinggirkan dalam arus pembangunan kota yang kerap hanya menguntungkan segelintir elite.

"Kota bukan milik segelintir elit ekonomi. Kota adalah milik semua, dan itu harus dimulai dari menjadikan rumah sebagai pusat, bukan pinggiran," tuturnya.