Madanika.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan penghargaan dan pemahamannya atas delapan poin usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait berbagai persoalan kebangsaan. Pernyataan itu diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

"Presiden menghormati dan memahami pandangan-pandangan tersebut. Kita tahu, beliau dan para purnawirawan berasal dari almamater yang sama, mengusung semangat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jadi, ada kesamaan sikap moral," kata Wiranto dalam keterangannya kepada pers.

Namun, Wiranto menegaskan, Prabowo tidak akan memberi respons secara instan terhadap saran tersebut. Menurutnya, Presiden perlu mengkaji secara mendalam setiap butir usulan yang diajukan, mengingat kompleksitas dan bobot persoalan yang disampaikan.

"Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI, Presiden tidak bisa langsung menjawab. Beliau harus mempelajari dulu, satu per satu. Ini bukan hal ringan, melainkan masalah-masalah fundamental," ujarnya.

Lebih jauh, Wiranto menjelaskan bahwa ruang gerak Presiden tetap berada dalam koridor sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Karena itu, usulan yang berada di luar ranah eksekutif tidak akan direspons secara langsung.

"Kita menganut sistem trias politica. Ada batasan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka, saran yang bukan menjadi kewenangan Presiden tentu tidak akan dijawab," tutur Wiranto.

Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh polemik yang berkembang di media sosial terkait usulan Forum Purnawirawan. Presiden, kata Wiranto, berharap masyarakat tetap menjaga suasana damai dan tidak terpecah belah.

"Perbedaan itu wajar, tapi jangan sampai merusak persatuan. Saat ini, kita sedang menghadapi banyak tantangan besar. Keharmonisan dan persatuan menjadi kunci," ujar Wiranto.

Wiranto menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa pemerintah akan menyampaikan klarifikasi resmi pada waktu yang dianggap tepat. Tujuannya, untuk menjaga stabilitas dan menghindari kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat.

"Nanti, tentu akan ada penjelasan resmi yang bisa menyejukkan suasana. Kita ingin ketenteraman tetap terjaga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini," pungkasnya.