Madanika.id, Muara Badak, Kukar – Komitmen memperkuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi kembali ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, lewat kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 yang berlangsung pada Jumat (30/05/2025) di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara.

Dengan mengusung tema “Prioritas Kebijakan Publik”, forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara warga desa dan perwakilan legislatif, membahas bagaimana suara rakyat dapat menjadi dasar arah kebijakan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Baharuddin tidak sendiri. Ia turut menghadirkan dua narasumber penting, yakni Ahmad Firdaus Kurniawan dari Kesbangpol Kaltim dan akademisi hukum Universitas Mulawarman, Haris Retno Susmiyati. Ketiganya berdiskusi bersama warga, membedah bagaimana proses kebijakan dibentuk dan bagaimana masyarakat dapat mengambil bagian aktif di dalamnya.

Baharuddin membuka sesi dengan menekankan pentingnya DPRD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa rakyat memiliki peran lebih luas dari sekadar menggunakan hak pilih saat pemilu.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa mereka punya hak, bukan hanya memilih saat pemilu, tapi juga dalam menentukan arah pembangunan,” ujar Baharuddin.

Ahmad Firdaus menambahkan, pelibatan masyarakat sejak tahap awal perumusan kebijakan menjadi fondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas.

“Kebijakan yang tidak lahir dari kebutuhan nyata rakyat akan menjadi kebijakan kosong,” katanya.

Senada, Haris Retno menjelaskan pentingnya pendekatan berbasis data dan kajian akademik dalam menyusun kebijakan publik yang efektif. Ia menilai, kebijakan yang dirancang secara tepat dapat menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh.

“Tanpa pemahaman fungsi kebijakan yang holistik, maka penyelesaian masalah hanya bersifat tambal sulam,” jelasnya.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa demokrasi substansial harus terus dihidupkan di luar momentum pemilu. Inisiatif seperti yang dilakukan Baharuddin membuka akses warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan pembangunan. Melalui pendekatan ini, suara masyarakat akar rumput tidak lagi sebatas simbol, melainkan menjadi landasan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama.