Madanika.id, Jakarta – Tingkat pengangguran di kalangan anak muda Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah hingga pertengahan 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15–24 tahun menembus 16,16 persen. Angka ini lebih dari tiga kali lipat rata-rata TPT nasional yang berada di kisaran 4,8 persen.

BPS juga menunjukkan lebih dari separuh jumlah penganggur nasional adalah penduduk muda. Selain itu, proporsi anak muda yang tergolong NEET (Not in Employment, Education, or Training) masih berada di atas 20 persen. Artinya, ada jutaan generasi muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak terlibat dalam pelatihan apa pun.

Kondisi ini menjadi sinyal masalah struktural yang belum terpecahkan dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga perguruan tinggi kerap dinilai belum menguasai kompetensi teknis maupun soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja.

Pendidikan vokasi pun menghadapi tantangan serius. Kurikulum sering dianggap kurang responsif terhadap perkembangan teknologi, sementara sarana praktik di banyak sekolah dan pusat pelatihan sudah usang. Pemerintah sebenarnya telah mendorong pembenahan melalui program seperti School-to-Work Transition (SWiT) yang mengintegrasikan pelatihan vokasi dengan magang industri, tetapi penerapannya masih terbatas dan perlu diperluas.

Dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, tingkat pengangguran muda Indonesia relatif tinggi. Vietnam dan Malaysia, misalnya, mencatat tingkat NEET di kisaran 10–11 persen. Sementara di negara-negara maju anggota G20, tingkat pengangguran muda umumnya hanya satu digit.

Dampak tingginya pengangguran muda tidak hanya bersifat ekonomi. Anak muda yang kesulitan mendapat pekerjaan berisiko kehilangan motivasi, menunda rencana hidup, atau akhirnya memilih pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Fenomena ini juga mengancam potensi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, pemerintah bersama DPR, dunia usaha, dan lembaga pendidikan diharapkan melakukan reformasi menyeluruh. Perbaikan kurikulum vokasi, peningkatan fasilitas pelatihan, penguatan program magang, hingga insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja muda dinilai menjadi langkah penting untuk menurunkan tingkat pengangguran di kalangan generasi muda.