Madanika.id, Jakarta — Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, dr. Taruna Ikrar, di kantor BPOM Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025. Pertemuan ini bertujuan membahas kolaborasi strategis untuk mendukung kemandirian farmasi nasional, yang meliputi rencana pembangunan Pabrik Obat Pertahanan, peluncuran Program Apotek Merah Putih, dan penguatan regulasi pengawasan obat.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkapkan rencananya untuk membangun Pabrik Obat Pertahanan dengan memanfaatkan revitalisasi laboratorium farmasi milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat.

BPOM akan berperan dalam pengawasan mutu produksi sesuai dengan standar CPOTB (Cara Pembuatan Obat yang Baik), pelatihan sumber daya manusia (SDM) farmasi melalui sinergi dengan Universitas Pertahanan, serta mempercepat penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk obat pertahanan.

Menhan Sjafrie juga mengungkapkan prioritas Kemhan dalam menyediakan obat murah dan berkualitas melalui Program Apotek Merah Putih. Program ini melibatkan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih dan apotek milik TNI untuk memastikan distribusi obat mencapai daerah-daerah terpencil.

Menhan menegaskan bahwa kemandirian farmasi adalah bagian dari strategi pertahanan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan global.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat untuk membentuk satuan tugas (satgas) bersama guna mempercepat produksi dan distribusi obat, serta menyusun roadmap dan regulasi terkait.

Turut hadir mendampingi Menhan dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Kemhan, Kepala Badan Rencana dan Anggaran Kemhan, Direktur Jenderal Rencana Kemhan, serta Direktur Kersinhan Ditjen Strahan Kemhan.