Madanika.id, Samarinda – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Jumat, 25 Juli 2025. Mereka menyuarakan keresahan atas dugaan praktik korupsi yang disebut masih mengakar di lingkup pemerintahan provinsi.

Aksi dimulai dari Taman Samarendah yang menjadi titik kumpul. Massa kemudian bergerak menuju pusat pemerintahan menggunakan konvoi kendaraan roda dua. Di lokasi demonstrasi, mahasiswa menyerukan penolakan terhadap segala bentuk kebijakan yang dinilai merugikan publik dan bertentangan dengan prinsip tata kelola yang bersih.

“Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme jelas bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi negara,” ujar Faisal Hidayat, koordinator lapangan, dalam orasinya.

Sebagai bentuk protes simbolik, peserta membakar ban bekas dan membagikan selebaran berisi daftar tuntutan. Mereka mendesak agar kepala daerah bertindak transparan dalam mengelola pemerintahan.

“Kami meminta Gubernur Kaltim untuk mengedepankan transparansi dan prinsip akuntabilitas. Kami ingin Kalimantan Timur bersih dari segala praktik kotor KKN,” tegas Faisal dalam pernyataan lanjutan.

Selain menyoroti dugaan korupsi umum, massa juga membawa isu dugaan pengambilan fee ilegal dalam proyek-proyek pemerintahan. Mereka menyinggung inisial individu yang terlibat, termasuk pelaksana kegiatan berinisial BR, yang disebut-sebut menyalurkan dana kepada pihak berinisial H.

“Ini bukan sekadar penyimpangan kecil. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada individu berinisial BR yang berperan sebagai pelaksana di lapangan dan dana itu diduga disalurkan ke seorang oknum berinisial H. Kami mendorong Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk segera turun tangan,” ucap Faisal.

Rijal, orator lain dalam aksi tersebut, turut mengangkat dugaan keterlibatan perusahaan yang berafiliasi dengan Pemprov Kaltim dalam manipulasi pelaporan pajak. Ia mengaitkan dugaan itu dengan nama Rafael Alun, terpidana korupsi pajak yang sempat mencuat di tingkat nasional.

“Jika pejabat tinggi di Kaltim sampai berkolaborasi dengan terpidana korupsi pajak, maka ini sangat membahayakan integritas birokrasi kita. Kami menuntut investigasi menyeluruh atas dugaan ini,” tutur Rijal.

Hingga berita ini ditulis, massa aksi masih bertahan di depan kantor gubernur. Mereka terus menyuarakan tuntutan secara bergantian.