Madanika.id, Nunukan – Penangkapan tujuh anggota Polres Nunukan, termasuk Kepala Satuan Reserse Narkoba Iptu SH, atas dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba menuai sorotan keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

Ketua Umum HMI Badko Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolda Kalimantan Utara dan jajaran pimpinan di wilayah tersebut.

“Ini bukan sekadar kasus pelanggaran individu. Tertangkapnya Kasat Narkoba beserta enam anggota lainnya adalah bukti nyata adanya kegagalan pengawasan dan pembinaan di tubuh kepolisian Kaltara,” kata Ashan dalam pernyataan resminya, Kamis (10/7/2025).

Ashan menilai peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi citra Polri. Terlebih, para pelaku berasal dari satuan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan.

“Wilayah perbatasan seperti Nunukan sangat rentan jadi jalur peredaran narkoba. Jika aparat yang bertugas malah terlibat, maka siapa yang bisa dipercaya menjaga keamanan masyarakat?” ujarnya.

Penangkapan terhadap Iptu SH dan enam anggota lain dilakukan oleh tim gabungan Bareskrim dan Divisi Propam Mabes Polri di kawasan Aji Kuning, Sebatik, Nunukan. Selain Kasat Reserse Narkoba, enam anggota lain diketahui berasal dari Satresnarkoba dan Polsek Sebatik Timur. Mabes Polri hingga kini masih melakukan penyidikan mendalam atas kasus tersebut.

HMI Badko Kaltim-Kaltara juga menilai perlu ada langkah tegas, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan bila terbukti ada unsur pembiaran atau kelalaian dari pimpinan di tingkat Polda.

“Kami mendesak Kapolri tidak hanya memproses pelaku, tetapi juga mengevaluasi tuntas Kapolda Kaltara. Jangan sampai kepercayaan publik pada Polri kian menurun karena kasus ini,” kata Ashan.

Ashan menegaskan, HMI akan terus mengawal proses hukum agar berjalan cepat dan transparan. Ia pun menyatakan kesiapan untuk menggelar aksi protes bila penanganan kasus dinilai lambat atau tidak serius.

“Ini momentum bersih-bersih institusi. Jangan ada impunitas. Polri harus buktikan komitmennya dalam pemberantasan narkoba, termasuk di internal,” pungkasnya.

HMI Badko Kaltim-Kaltara berharap kasus ini bisa menjadi titik balik untuk mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Polri, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan penyalahgunaan wewenang.