Madanika.id, Jakarta – Wacana moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menyeruak ke permukaan, bersamaan dengan munculnya usulan agar IKN cukup dijadikan ibu kota Kalimantan Timur. Di tengah perdebatan itu, Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya terhadap kelanjutan megaproyek tersebut.

"Ya selama undang–undangnya masih ada, selama keputusan politik sesuai dengan undang–undang itu, ya sampai kapanpun harus kita jalankan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Pernyataan itu muncul di tengah silang pendapat berbagai kalangan mengenai kelayakan dan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan nasional. Zulfikar menegaskan, hukum adalah fondasi utama yang tak bisa digeser oleh wacana atau opini. “Kecuali Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, punya alasan pertimbangan lain,” ujarnya.

Zulfikar juga menyambut positif arah kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tetap menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan proyek IKN. “Dan kita harus apresiasi tuh, pak presiden Prabowo, berarti dia komit dengan tagline lanjutkan,” ujarnya.

Dalam konteks pembiayaan, Zulfikar mengungkap bahwa pembahasan anggaran untuk IKN tahun 2026 sudah berlangsung di DPR. Dalam pagu indikatif, IKN dialokasikan anggaran sebesar Rp5,5 triliun. Namun, Otorita IKN meminta tambahan Rp16,5 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur hingga 2028.

“Bahkan kita belum lama ini, dalam pagu indikatif ya, membicarakan anggaran IKN 2026 yang dalam pagu indikatif itu dialokasikan 5,5 triliun, terus ada minta tambahan dari Otorita IKN 16,5 triliun dalam rangka mempercepat target 2028 bisa terlaksana semua sayap pembangunannya,” kata Zulfikar.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar tetap konsisten terhadap keputusan yang telah diambil. Komitmen itu, menurutnya, bukan hanya soal keberlanjutan, melainkan juga pengawasan ketat agar pembangunan tidak melenceng dari rencana awal dan bebas dari praktik korupsi.

“Kalo Golkar itu sekali kita sudah komit, apalagi itu sudah menjadi keputusan, ya lanjutkan, laksanakan terus, tinggal kita awasi pembangunannya supaya sesuai dengan rencana, supaya tidak berorientasi proyek, apalagi sampai di korupsi,” ujarnya.

Sikap Zulfikar mewakili pandangan politik Golkar yang sejak awal menjadi salah satu pengusung ide pemindahan ibu kota negara. Di tengah derasnya kritik dan ketidakpastian arah kebijakan, Golkar memilih bersandar pada landasan hukum dan keputusan politik yang telah disepakati bersama.