Madanika.id, BENGKULU - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas upaya peningkatan ekspor produk perikanan dengan menggandeng pemerintah daerah, sejumlah kementerian/lembaga, hingga badan usaha milik negara. Melalui pendekatan jemput bola, KKP berupaya mempercepat pemahaman pelaku usaha terhadap proses ekspor yang melibatkan banyak instansi.

Langkah tersebut diwujudkan lewat kegiatan coaching clinic dan diseminasi bertajuk "Peduli Mutu Bersama dalam Mendukung Kemudahan Ekspor bagi Pelaku Usaha Perikanan dan UMKM di Provinsi Bengkulu." Acara ini merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP dengan Ditjen Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta PT Garuda Indonesia.

"Ekspor produk perikanan kini semakin dipermudah. Kami perkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan BUMN terkait agar pelaku usaha semakin terdorong untuk menembus pasar internasional," kata Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Ishartini menuturkan, pihaknya berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha agar produk yang diekspor sesuai standar negara tujuan. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk proaktif terjun ke daerah, mempercepat geliat industri perikanan nasional. Bengkulu menjadi provinsi pertama yang disasar dalam program ini.

Pelaku Usaha Antusias, Jumlah Peserta Melebihi Kuota

Pelaku usaha perikanan dan UMKM di Bengkulu menyambut kegiatan ini dengan antusias. Jumlah peserta bahkan melampaui kapasitas yang disediakan. Dalam sesi tersebut, mereka mendapatkan penjelasan teknis seputar kemudahan izin ekspor, integrasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) dan HACCP oleh Badan Mutu KKP, serta proses pengurusan izin edar dari BPOM

Kemudahan lain yang ditawarkan meliputi layanan klinik ekspor oleh Bea Cukai, penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh Disperindag, hingga fasilitas pengiriman produk ke luar negeri yang dipaparkan oleh PT Garuda Indonesia.

Program sinergi ini dirancang agar bisa direplikasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Mutu di seluruh provinsi. Menurut Ishartini, inisiatif tersebut lahir dari diskusi lintas sektor yang menghasilkan sejumlah masukan konstruktif dalam menyederhanakan proses ekspor sektor perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Ia menegaskan perlunya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dari hulu hingga hilir, untuk mendukung ekspor berkelanjutan.