Madanika.id, Samarinda – Banjir yang kembali merendam berbagai wilayah di Kota Samarinda pada Mei 2025 menuai kritik dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi. Ia menegaskan bahwa banjir yang terus terjadi tiap tahun bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan hasil dari kerusakan lingkungan yang semakin parah dan dibiarkan terus terjadi.

Menurutnya, masalah banjir tak terlepas dari kondisi ekosistem hulu yang mengalami kerusakan berat akibat aktivitas pertambangan yang masif dan kurang pengawasan. Alih fungsi lahan, penggundulan hutan, serta sistem drainase yang tidak memadai memperburuk kemampuan wilayah kota dalam mengelola aliran air. “Ini bukan sekadar soal hujan deras. Kita berhadapan dengan dampak sistemik dari eksploitasi lingkungan,” tegasnya.

Darlis juga mengkritisi pendekatan pemerintah yang dinilainya hanya bersifat reaktif. Langkah seperti membuka posko darurat dan membagikan bantuan saat banjir datang tidak cukup. Menurutnya, masyarakat membutuhkan jaminan hidup yang lebih aman dan pasti. “Warga butuh jaminan masa depan, bukan hanya mie instan dan tikar darurat,” ujarnya.

Sebagai jalan keluar, ia mendesak pemerintah daerah agar menyusun kebijakan yang berorientasi jangka panjang dengan fokus pada pemulihan fungsi ekologis. Di antaranya melalui pembangunan kolam retensi, rehabilitasi kawasan hutan, dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem drainase kota. Ia pun menekankan pentingnya evaluasi terhadap izin-izin tambang di wilayah sekitar Samarinda.

“Kita harus berani mengkaji ulang perizinan tambang. Jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan segelintir, tapi membebani masyarakat luas dengan bencana,” tambah Darlis, menekankan pentingnya keadilan ekologis dalam kebijakan pembangunan.