Madanika.id Jakarta – Kementerian Sosial menggencarkan koordinasi lintas lembaga untuk menyelesaikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Hingga pertengahan Juni 2025, progres penyaluran masih menemui sejumlah kendala teknis dan administratif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Rabu (18/6), menyampaikan bahwa distribusi bansos triwulan kedua mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data yang kini menjadi acuan utama penyaluran.

“Di triwulan kedua ini, kami menyalurkan bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Saifullah.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini bansos PKH telah diterima oleh 7.991.160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setara 80 persen dari target. Sementara itu, bantuan sembako baru menjangkau lebih dari 14 juta KPM atau 78 persen dari total sasaran.

“Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM,” katanya.

Menurut Saifullah, kegagalan penyaluran bansos disebabkan oleh beberapa hal. Masalah yang paling dominan adalah rekening yang tidak aktif atau bahkan tidak ditemukan dalam sistem bank penyalur (Himpunan Bank Milik Negara/Himbara). Selain itu, perbedaan identitas seperti nama dan nomor rekening juga menjadi penghambat.

“Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bila diperlukan, Kemensos juga akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan validitas data rekening.

“Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti,” ucapnya.

Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf—mengimbau masyarakat penerima bansos yang belum menerima haknya untuk segera melapor melalui kanal formal seperti aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, hingga perwakilan BPS di daerah.

“Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah,” katanya.

Ia juga menjelaskan adanya keterlambatan penyaluran pada kelompok penerima yang tengah beralih dari sistem penyaluran via PT Pos ke sistem Himbara. Sebagian dari mereka membuka rekening secara kolektif, proses yang memerlukan waktu lebih lama.

“Jadi, kita juga perlu waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan waktu,” ujar Gus Ipul.

Selain menyelesaikan penyaluran reguler, Kemensos juga bersiap menyalurkan “penebalan bansos” berupa tambahan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 18,3 juta KPM. Transfer dana tinggal menunggu penyelesaian koordinasi teknis dengan pihak Himbara.

“Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara,” katanya.

Dukungan dari Badan Pusat Statistik turut digarisbawahi dalam upaya menyempurnakan distribusi bansos. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses ini, terutama menyangkut 1,3 juta KPM yang mengalami gagal salur.

“Kita mencermati tadi ada beberapa faktor, rekening tidak aktif, perbedaan, dan sebagainya,” ujarnya. Ia memastikan BPS akan terus memperbarui data mengingat karakteristiknya yang dinamis.

“Kolaborasi kami dengan Kemensos akan terus dijaga komunikasinya,” kata Ateng.