Madanika.id, Samarinda – Di tengah klaim kemajuan pembangunan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) masa depan, sejumlah desa di pesisir Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur, masih terjebak dalam gelap dan keterisolasian. Akses terhadap listrik, air bersih, dan jalan yang layak belum juga hadir, kendati sederet janji pernah dilontarkan oleh para pejabat saat masa kampanye.

Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menyebut kondisi Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, hingga Kesandaran sebagai potret ironis dari daerah kaya sumber daya namun miskin pelayanan dasar.

“Dulu saat kampanye, Pak Gubernur dan beberapa anggota DPR RI menjanjikan perbaikan jalan dan listrik di Sangkulirang Seberang. Tapi sampai hari ini, belum ada realisasi,” kata Agusriansyah saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Selasa, 28 Mei 2025.

Menurutnya, warga di wilayah pesisir itu terus hidup dalam keterbatasan. Padahal, secara geografis, kawasan tersebut tidak termasuk daerah terluar atau terisolasi. “Ini wilayah pesisir yang potensial, bukan pelosok. Tapi tak ada listrik, jalan rusak, air bersih juga sulit. Lucu, negara sudah merdeka puluhan tahun tapi masih begini,” ujarnya.

Agusriansyah mengaku telah menelusuri perkembangan program kelistrikan di kawasan tersebut. Ia mendapat informasi bahwa tim gabungan dari PLN dan Perusahaan Milik Kutim (PMK) sudah melakukan survei lapangan. Namun, prosesnya mandek di tingkat pemerintah provinsi dan belum ditindaklanjuti ke Kementerian ESDM.

“Sudah ada survei dari PLN dan PMK. Sekarang tergantung Pemprov Kaltim, apakah serius mendorong anggaran ke Kementerian ESDM atau tidak,” tegasnya.

Tak hanya listrik, infrastruktur jalan di wilayah itu juga memprihatinkan. Jalur penghubung antar desa disebut kerap sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Agusriansyah menilai lambannya perbaikan infrastruktur dasar ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap keadilan pembangunan.

“Pelayanan dasar seperti listrik, air, dan jalan seharusnya sudah jadi hak rakyat. Ini bukan minta yang mewah, tapi hak hidup layak sebagai warga negara,” tutupnya.