MADANIKA.ID Samarinda - Menjelang hampir satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji , arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur . Sejumlah kebijakan dinilai menunjukkan kemajuan positif, namun DPRD mengingatkan perlunya perencanaan yang lebih terintegrasi agar pembangunan tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan , menyampaikan bahwa secara substansi, kebijakan Pemprov Kaltim telah berada pada jalur yang tepat, terutama dalam penguatan kualitas sumber daya manusia serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, ia menilai berbagai program strategis tersebut masih memerlukan kerangka perencanaan yang lebih terpadu.

“Secara substansi sudah baik, khususnya di sektor pendidikan dan peningkatan PAD. Namun jika tidak dibarengi perencanaan yang terkoordinasi, program bisa berjalan sendiri-sendiri dan berpotensi membebani keuangan daerah ke depan,” ujar Agusriansyah.

Ia menilai hingga kini belum terlihat adanya desain besar atau grand design yang mampu mengintegrasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu visi pembangunan yang utuh. Menurutnya, pola kerja sektoral yang masih dominan berisiko menimbulkan tumpang tindih program serta menyulitkan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran.

“Pemprov perlu memiliki payung kebijakan yang jelas. Setiap OPD harus bergerak dalam target yang saling terhubung, bukan dengan logika sektoral masing-masing,” katanya.

Sorotan DPRD juga diarahkan pada kebijakan pendidikan gratis yang saat ini masih dikategorikan sebagai belanja non-wajib. Agusriansyah mengingatkan bahwa skema tersebut berpotensi menekan ruang fiskal daerah jika tidak didukung sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Ia menilai, ketergantungan penuh pada APBD dapat berdampak pada sektor lain, termasuk pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa yang juga membutuhkan alokasi anggaran besar.

“Jika seluruh beban ditumpukan pada APBD, tentu akan berat. Pemerintah harus mulai memikirkan alternatif pembiayaan, salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia usaha,” jelasnya.

Ia menyebut pemanfaatan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR/TJSL) sebagai opsi realistis untuk menopang program-program prioritas, sehingga tidak sepenuhnya membebani kas daerah. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci menjaga keseimbangan antara agenda sosial dan kesehatan fiskal.

Hal serupa, lanjut Agusriansyah, juga berlaku untuk program sosial lainnya, seperti pemberian insentif atau penghargaan bagi pengurus rumah ibadah. Meski memiliki nilai sosial yang tinggi, program tersebut tetap memerlukan dasar regulasi serta pola kolaborasi lintas sektor yang jelas agar dapat berjalan berkelanjutan.

“Tanpa desain kolaborasi yang kuat, program sosial rawan terhenti di tengah jalan. Padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai penutup, DPRD Kaltim mendorong Pemprov Kalimantan Timur untuk segera menyusun roadmap pembangunan terpadu yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Roadmap tersebut dinilai penting sebagai pedoman pelaksanaan program prioritas lima tahunan sekaligus menjadi instrumen kontrol publik terhadap kinerja pemerintah daerah.