MADANIKA.ID Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud resmi membatalkan rencana pengadaan mobil dinas gubernur yang sebelumnya menuai polemik di ruang publik. Keputusan tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resminya pada Senin (2/3/2026).

Kebijakan pengadaan kendaraan dinas senilai sekitar Rp8,5 miliar sebelumnya menjadi sorotan masyarakat dan warganet karena dinilai kurang tepat di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta berbagai kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

Keputusan Setelah Mendengar Aspirasi Masyarakat

Dalam pernyataannya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pembatalan dilakukan setelah pemerintah provinsi mendengar berbagai masukan publik.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan Mobil Dinas Gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas kritik dan saran yang diberikan masyarakat selama polemik berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun, insya Allah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas,” lanjutnya.

Pemerintahan Dipastikan Tetap Berjalan Optimal

Rudy juga memastikan pembatalan pengadaan kendaraan dinas tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Harus Mau Mendengar

Dalam penutup pernyataannya, Rudy menegaskan pentingnya pemerintah bersikap terbuka terhadap aspirasi publik.

“Mohon doa restu karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak.”

Pembatalan ini sekaligus mengakhiri polemik pengadaan mobil dinas gubernur yang sebelumnya ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian publik Kalimantan Timur.