Hj. Maulidyah, Kepala Dinas Perikanan Berau, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mempercepat perizinan kapal nelayan agar mereka bisa melaut dengan tenang.
Maulidyah: Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Kelancaran Perizinan Kapal Nelayan
Kepala Dinas Perikanan Berau, Hj. Maulidyah, menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah dan HNSI untuk memastikan seluruh nelayan memiliki izin kapal dan bisa melaut dengan aman.
MADANIKA.ID BERAU – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Hj. Maulidyah, menilai bahwa tantangan terbesar dalam penataan sektor perikanan saat ini adalah memastikan seluruh nelayan memiliki izin lengkap, baik untuk kapal pengangkut maupun penarik. Ia menegaskan, hal ini penting agar nelayan dapat melaut dengan tenang dan sesuai aturan.
“Bagi Dinas, tantangan yang terbesar adalah menjadikan semua nelayan memiliki izin baik pengangkut maupun penarik, agar mereka bisa tenang melaut,” jelasnya.
Menurut Maulidyah, meski nelayan Berau dikenal patuh terhadap regulasi, mereka masih menghadapi kesulitan teknis dalam proses pengurusan izin. Karena itu, Dinas Perikanan berupaya melakukan pembimbingan step by step agar kesan birokrasi yang berbelit-belit bisa dihilangkan.
“Nelayan Berau sangat patuh dengan regulasi yang dibuat, dan membuat efek jera juga bagi mereka jika sampai tertangkap karena akan berdampak kepada sanksi yang akan diterima. Namun mereka kesulitan dalam pengurusan izin, sehingganya tugas Dinas Perikanan adalah melakukan pembimbingan step by step agar kesan pengurusan perizinan yang berbelit-belit hilang dari benak mereka,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, mulai dari Dinas Perikanan Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, hingga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sebagai wadah aspirasi nelayan.
“Langkah-langkah di atas tidak semudah membalik telapak tangan, tentunya diperlukan sinergi yang kuat, jalin komunikasi dan koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten, Perikanan Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta HNSI sebagai wadah bagi para nelayan,” tuturnya.
Maulidyah juga mengingatkan agar nelayan tetap mematuhi seluruh regulasi pemerintah, mulai dari kelengkapan dokumen administrasi, perizinan melaut, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Pesan kami kepada nelayan, patuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti kelengkapan administrasi surat menyurat, perizinan melaut, dan masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” pesannya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat terus berlanjut, baik dalam penerbitan izin maupun dalam pengawasan di laut, agar nelayan Berau dapat melaut dengan aman, produktif, dan sejahtera.
“Kami juga mengharapkan sinergi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat terus terjalin dengan baik yaitu dalam penerbitan perizinan maupun dalam pengawasan di laut, agar para nelayan dapat dengan tenang dan aman melaut, produksi ikan berkecukupan, nelayan sejahtera dan ekonomi meningkat,” tutupnya.
Ikuti Kami