Admin Madanika
Madanika tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berintelektual.
HNSI Berau menghadiri rakor lintas instansi dengan dukungan Kejaksaan Berau untuk penguatan legalitas kapal nelayan dan ketahanan pangan sektor perikanan.
MADANIKA.ID Tanjung Rebed – Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Berau, Suriadi Marzuki , menghadiri rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di Tanjung Redeb, Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini mendapat dukungan dan support dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau sebagai bentuk kepedulian terhadap nelayan, sekaligus upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di sektor perikanan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau, KUPP Kelas II Berau, serta Dinas Perikanan Kabupaten Berau, dengan fokus pada penguatan legalitas kapal dan tertib administrasi pelayaran nelayan di Kabupaten Berau.
Dukungan Kejaksaan Negeri Berau dalam agenda ini dinilai sebagai langkah positif dalam mendorong kepastian hukum dan perlindungan bagi nelayan. Sinergi lintas lembaga tersebut diarahkan agar nelayan dapat menjalankan aktivitas melaut secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPC HNSI Berau, Suriadi Marzuki, menyampaikan bahwa perhatian dan dukungan dari Kejaksaan Negeri Berau menunjukkan kepedulian nyata terhadap sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan.
“Kami mengapresiasi dukungan dan support dari Kejaksaan Negeri Berau dalam kegiatan ini. Ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap nelayan, terutama dalam memastikan legalitas kapal dan kepastian hukum bagi mereka saat melaut,” ujar Suriadi.
Dalam rapat tersebut, Suriadi mengungkapkan bahwa akan ada program bantuan pengukuran kapal nelayan, serta fasilitasi pengurusan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (PAS) bagi nelayan di Kabupaten Berau. Program ini ditujukan untuk membantu nelayan kecil dan tradisional agar memiliki dokumen kapal yang lengkap dan sah.
“Program ini sangat penting agar nelayan kita tidak terkendala administrasi saat beroperasi. Dengan dukungan semua pihak, termasuk Kejaksaan, kami berharap proses pengukuran kapal dan penerbitan PAS bisa berjalan lebih mudah dan tepat sasaran,” katanya.
Suriadi menegaskan bahwa HNSI Berau akan terus berperan aktif dalam agenda pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan nelayan dan penguatan ketahanan pangan.
“Nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan di sektor perikanan. Jika mereka mendapat pendampingan dan perlindungan hukum yang memadai, maka produktivitas perikanan daerah akan meningkat dan berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional,” tutupnya.
Melalui dukungan Kejaksaan Negeri Berau dan sinergi lintas instansi, diharapkan program pendampingan dan bantuan legalitas kapal nelayan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan di Kabupaten Berau.
Ikuti Kami