MADANIKA.ID, Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan platform digital X dan Bigo Live dalam memenuhi kewajiban regulasi perlindungan anak di ruang digital Indonesia.

Kepatuhan tersebut merujuk pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat (27/03/2026).

Penyesuaian Sistem dan Kebijakan

Langkah yang diambil kedua platform dinilai sebagai bentuk kepatuhan konkret, tidak hanya sebatas komitmen, tetapi juga diwujudkan melalui penyesuaian sistem dan kebijakan internal.

Platform X diketahui telah menetapkan perubahan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun, sebagaimana tercantum dalam laman Pusat Bantuan (Help Desk). Selain itu, X juga berkomitmen untuk memulai proses identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah usia mulai 28 Maret 2026.

Sementara itu, Bigo Live menetapkan batas usia minimum 18+ dalam Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi. Platform ini juga memperkuat sistem perlindungan melalui moderasi berlapis yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk menindak akun di bawah umur.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Kompromi

Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah kedua platform tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan digital global mampu memenuhi regulasi Indonesia secara cepat dan bertanggung jawab.

“Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegas Meutya.

Pemerintah juga menekankan bahwa kepatuhan yang ditunjukkan X dan Bigo Live harus menjadi standar minimum yang diikuti oleh seluruh platform digital lainnya.

Pengawasan dan Sanksi Disiapkan

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah akan melakukan pemantauan secara intensif terhadap seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Setiap komitmen yang disampaikan oleh platform, menurut pemerintah, harus diwujudkan dalam langkah nyata, bukan sekadar formalitas administratif.

Bagi platform yang belum menunjukkan kepatuhan penuh, pemerintah meminta agar segera melengkapi seluruh kewajiban tanpa penundaan.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah eskalasi berupa sanksi administratif bagi platform yang tidak mematuhi regulasi, guna memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak.